Perkataan hati: Juni 2015

HAK MEREK

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia, berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Hal ini berpengaruh pada hubungan antar bangsa yang menjadi saling tergantung baik dalam hal kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi. Keadaan ini menyebabkan kebutuhan akan komunikasi menjadi sangat maju dan pola perdagangan dunia sudah tidak terikat pada batas-batas negara. Dunia dan kawasan-kawasan didalamnya sekarang merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar. Perkembangan dan perubahan norma dan tatanan dagang yang bersifat global ini telah menimbulkan

berbagai persoalan yang perlu segera diantisipasi oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang perkembangannya memerlukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Di samping itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi

yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual khususnya hak atas merek menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum, karena untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah. Dibutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perkembangan ini tidak hanya bersifat insidental dan pada satu titik saja, tetapi mengarah ke semua bidang sasaran tanpa mengenal batasan. Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra

tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi mereka yang lazim disebut merek yang digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan saja. Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum tersebut sebagai pilihan satu-satunya. Akibat dari pemilihan tersebut konsekuensinya bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hukum harus menampilkan peranan secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan landasan pemikiran tersebut hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini segenap komponen bangsa dan negara harus mampu dan siap untuk bersaing dalam upaya penunjang pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi sebuah bangsa banyak ditentukan oleh sejauh mana bangsa tersebut mampu mengikuti kemajuan teknologi dan menguasai teknologi, karena dengan teknologi suatu bangsa akan mampu mengikuti suatu perkembangan tersebut dengan cepat. Keberadaan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi. Dalam kenyataannnya penguasaan teknologi sendiri masih memiliki kelemahan, bila diperhatikan di dunia ini masih terdapat beberapa negara yang telah menguasai teknologi dan masih banyak pula yang belum mampu menyerap kemajuan teknologi. Dengan semakin maju perkembangan teknologi yang secara

tidak langsung menggiring kemajuan teknologi tersebut pada pemanfaatan teknologi dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Namun tidak selamanya kemajuan teknologi tersebut mengarah pada kemajuan yang bersifat positif namun terdapat pula sisi negatifnya. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin maraknya kejahatan salah satunya dalam sektor perdagangan yang terjadi saat ini. Modus daripada kejahatan tersebut salah satunya adalah pelanggaran terhadap suatu merek terkenal yang di eksploitasi menjadi suatu komiditi untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dipastikan pula dengan kehadiran teknologi yang berbasis internet dimana banyak pelaku usaha yang mulai mengalihkan bisnisnya dengan menggunakan media internet tersebut. Hal tersebut terjadi mengingat kemudahan yang diberikan oleh media tersebut dalam mempromosikan sebuah produk barang atau jasa yang dimiliki. Hal ini secara tidak langsung turut dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika barang dan jasa memerlukan sebuah perlindungan dari segi merek. Oleh karena itu berlandaskan dari kesadaran tersebut di Indonesia telah dibuat undang-undang khusus tentang merek yaitu Undang- undang No 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa4. Merek dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai :

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2. Sebagai sarana produksi dagang (means of trade promotion).

Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (quality quarantee). Hal ini tidak hanya menguntungka produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa konsumen.

4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau ajsa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah asalnya. Undang- undang merek indonesia telah mengatur tentang jenis-jenis merek, yang terdiri dari merek dagang, jasa, merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan terhadap barang yang diperjualbelikan secara bersama-sama oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang- barang sejenis lainnya. Merek jasa merupakan merek yang dipergunakan terhadap jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya, sedangkan merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Pengertian terhadap pemegang merek adalah pemegang merek yang telah mendaftarkan kepemilikan mereknya hal tersebut dikaitkan dengan prinsip dasar yang ada dalam Undang-undang Merek

Indonesia yaitu first to file principile, bukan first come, first out, sehingga seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran tersebut. Didalam melihat mengenai pendaftaran terhadap merek perlu diperhatikan pasal 5 Undang-undang 15 Tahun 2001, yaitu terkait dengan bisa atau tidaknya didaftarkan apabila merek tersebut tidak mengandung salah satu unsur seperti:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

b. Tidak memiliki daya pembeda;

c. Telah menjadi milik umum atau ;

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya.

Terhadap batasan pengertian merek dagang di atas, terlihat bahwa merek dagang merupakan tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan dan susah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Status merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia telah memiliki kekuatan hukum dengan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang merek yang sah. Hak atas merek merupakan hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Demikian, dalam prakteknya masih terjadi penggunaan merek oleh orang lain tanpa hak, yang dapat merugikan pihak pemegang merek sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa adanya pendaftaran merek, tidak ada perlindungan hukum. Pengaturan merek sebelumnya telah diatur dalam Undang- undang No. 21 Tahun 1961, tetapi dalam prakteknya masih mengandung kelemahan atau kekurangan-kekurangan ekonomi perdagangan pasar bebas. Sistem yang dianut dalam undang-undang No.21 Tahun 1961 adalah sistem deklarasi dengan menekankan perlindungannya kepada pihak yang pertama kali memakai (first use

principle) dan tidak pada pihak yang pertama kali mendaftar. Prinsip ini mengandung arti bahwa bagaimana pendaftaran suatu merek pada Diretorat Merek hanya merupakan anggapan adanya hak Eksklusif suatu merek bagi pihak yang mendatarkan, sampai kemudian terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama atas merek tersebut. Hal tersebut berbeda sekali dengan sistem yang dianut dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yang menganut sistem First to file, dimana perlindungan hukum ditekankan perlindungannya

kepada pihak pemilik merek terdaftar dan pada pihak yang pertama kali mendaftar. Dalam Undang-nndang Merek No. 15 Tahun 2001 juga mengatur mengenai perlindungan merek terkenal. Sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual merek memiliki fungsi sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan

suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi

sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk

merek-merek yang berpredikat terkenal (well-known marks).

Melalui perkembangan perdagangan antar negara, yang dapat

dikatakan maju sangat pesat, Indonesia "dibanjiri" merek-merek baru

dari luar negeri. Tidak hanya brand-brand terkenal dari negara Eropa

seperti Gucci, Prada, Mercedes Benz, dan Siemens yang masuk ke

Indonesia, juga brand terkenal dari negara Asia tidak kalah bersaing

untuk masuk. Sebut saja Giordano dari Hong Kong, Bread Talk dari

Singapura, Jimmy Choo dari Malaysia, dan masih banyak lagi.

Masyarakat menganggap merek-merek tersebut terkenal, karena sudah

memiliki pangsa pasar yang luas di beberapa negara. Namun, hanya

sebatas itukah tolok ukur dari merek terkenal. Apakah hanya diukur

dari besarnya pangsa pasar dan dilihat apakah produknya sudah dijual

di banyak Negara.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek (Undang-Undang Merek), disebutkan bahwa untuk

dikatakan sebagai suatu merek terkenal maka harus memperhatikan

beberapa hal, antara lain: pengetahuan umum masyarakat mengenai

merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek

terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-

besaran, dan investasi merek di beberapa negara yang disertai bukti

pendaftaran merek tersebut. Mengingat tingkat kerawanan terhadap

pelanggaran atas merek-merek terkenal demikian besar, maka

diperlukan suatu mekanisme perlindungan hnkuni secara khusus agar

kasus-kasus pelanggaran merek terkenal tidak akan berkembang lebih

banyak lagi.

Mekanisme perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang

Merek diatur dalam Pasal 6 ayat 1 (b) yang menyatakan permohonan

pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang

sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Apabila terjadi sengketa tentang merek terkenal maka untuk

menentukan apakah suatu merek dapat dikatakan sebagai merek

terkenal atau tidak, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga

yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh

kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar

hakim untuk mengeluarkan putusan. Ketentuan ini sesuai dengan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek.

Indonesia sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional

mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain, Paris

Convention melalui Keppres No. 15 Tahun 1997 dan Trademark Law

Treaty melalui Keppres No. 17 Tahun 1997. Dalam Paris Convention

disebutkan mengenai merek terkenal, tetapi hanya sebatas pengaturan

mengenai gugatan terhadap pemberian merek yang memiliki kesamaan

seluruhnya atau sebagian dengan merek terkenal. Sedangkan definisi

dari merek terkenal itu sendiri tidak diatur secara jelas. Banyak

perkara yang terkait dengan merek terkenal yang akhirnya merugikan

pihak pemilik merek dari negara asalnya. Misalnya, kasus Prada dan

Intel Corp di Indonesia, dan Louis Vuitton di Tiongkok. Dari kasus-

kasus tersebut, pemilik merek dari negara asal selalu dikalahkan oleh

pengadilan.

Sebagai contoh kasus Prada Italy di Indonesia, pemilik merek

Prada Italy mengajukan gugatan kepada pengusaha Prada Indonesia,

karena penggugat merasa bahwa ia adalah pemilik asli dari merek

Prada. Perkara ini berawal pada saat pemilik Prada Italy mencoba

mendaftarkan mereknya di Indonesia. Ternyata merek Prada sudah

didaftarkan oleh salah satu pengusaha Indonesia. Pada tahap pertama,

Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dengan alasan Indonesia

memakai sistem first to file, sehingga pendaftar pertama yang memiliki

hak eksklusif dari merek bersangkutan. Akhirnya hingga tingkat Mahkamah Agung perkara ini tetap dimenangkan oleh pengusaha Prada Indonesia. Sampai saat ini masih dipermasalahkan tentang definisi apa yang disebut dengan merek terkenal. Tolok ukur yang digunakan masih belum jelas. Batasan suatu merek sebagai merek terkenal tidaklah terbatas untuk merek-merek yang dimiliki oleh pihak asing saja, tetapi juga merek-merek lokal yang dimiliki oleh pengusaha nasional yang berhasil go international. Apakah suatu merek termasuk sebagai merek terkenal, selain didasarkan pada Pasal 6 bis Paris Convention, juga didasarkan pada Undang-Undang Merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut. Masih sulit menentukan apakah suatu merek tertentu dapat dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat

bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada

umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang

dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya

pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal

didasarkan pada Pasal 6 bis Paris Convention dan penjelasan Pasal 6

Undang-Undang Merek.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Undang-Undang Merek 1992

sampai dengan Undang-Undang Merek 2001, sudah pernah

mengamanatkan dibentuknya suatu peraturan pemerintah (PP) tentang

merek terkenal. PP ini ditujukan untuk mengatur tentang batasan

definisi merek untuk dapat dikatakan sebagai merek terkenal agar

dicapai kepastian hukum. Dengan demikian, penegak hukum dapat

lebih mudah memilah-milah mana yang dapat disebut sebagai merek

terkenal dan mana yang tidak. Namun, sampai sekarang PP ini belum

juga diterbitkan.

Perlindungan hukum atas suatu merek yang dimiliki oleh

seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah

secara tepat. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat

mengurangi pemasukannya karena volume penjualan menurun atau

bilamana barang yang diproduksi si pemalsu merek tidak memadai

kualitasnya, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan

tercemar. Begitu juga konsumen akan kehilangan jaminan

(kepercayaan) atas kualitas barang yang di dibelinya.

Untuk mencegah timbulnya kasus yang serupa dengan kasus

Prada, pemerintah perlu benar-benar didorong untuk secepatnya

menerbitkan PP tentang merek terkenal. Kebutuhan akan adanya PP itu

bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk

memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual,

namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pelaku bisnis. Diharapkan, PP tersebut akan menjadi

pedoman (guideline) bagi penegak hukum dalam menafsirkan merek

terkenal.

Kepastian hukum yang dicapai akan mendorong iklim investasi

dan bisnis yang sehat, sehingga anjuran pemerintah untuk berinvestasi

dan berbisnis di Indonesia dapat tercapai. Keadaan ini jelas akan

meningkatkan kepercayaan dunia internasional atas penegakan hukum

di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendorong sektor

perdagangan pada khususnya dan bisnis nasional pada umumnya.

Secara keseluruhan ekonomi Indonesia akan membaik bilamana

terdapat kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalahan tersebut diatas,

sehingga penulis dapat merumuskan permasalahan untuk dikaji guna

menemukan kejelasan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan merek terkenal dalam sistem Hukum

Hak Kekayaan Intektual?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperlukan terhadap

merek terkenal di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup

kajian akan dibatasi pada pengaturan dan bentuk perlindungan hukum

terhadap merek terkenal di Indonesia.

Untuk mengkaji permasalahan pertama, kajian dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan merek terkenal

dalam tataran hukum nasional. Kajian akan difokuskan / dengan

meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek.

Untuk mengkaji permasalahan yang kedua, kajian difokuskan

pada perlindungan hukum terhadap merek terkenal dengan

menekankan pada bentuk perlindungan hukum yang diperlukan

terhadap merek terkenal.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan umum

a. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan

wawasan tentang studi hukum, khususnya yang menyangkut

aspek hukum dari merek sebagai hak kekayaan intelektual.

b. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan

wawasan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan

hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek.

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan merek

terkenal berdasarkan sistem hukum hak kekayaan intelektual.

b. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk

perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangn pemikiran teoritis dalam usaha

pemahaman terhadap studi Hak Kekayaan Intelektual dalam

memecahkan permasalahan yang ada terkait dengan

perlindungan dan pengaturan merek terkenal sebagai upaya

penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam kerangka

Hak Kekayaan Intelektual.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian serta kajian ini semoga dapat

bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka

mengkritisi pelaksanaan Undang- undang mengenai merek

dalam tataran sistem Hukum Nasional.

2.1 Penggunaan Hak Merek

Merek atau merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosias. Secara umum, kata merek sering mengacu pada dua istilah dalam bahasa Inggris yaitu 'brand' dan 'mark'. Brand, merupakan merek tak berwujud berupa sekumpulan persepsi yang ada pada benak konsumen, sedangkan mark berwujud berupa tanda. Secara luas, Merek didefinisikan sebagai suatu kata, ungkapan, simbol, desain, suara, bau, warna, konfigurasi, susunan huruf atau angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang digunakan suatu perusahaan sebagai tanda pada barang atau jasa si pemiliknya untuk membedakan dengan barang dan jasa yang dibuat, dijual, atau disediakan oleh orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Merek RI no 15 th 2001 yang dimaksud dengan merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dapat dilihat bahwa suara dan bau tidak termasuk dalam merek di Indonesia.

Jenis-jenis Merek

Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Menurut David A. Aaker, merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan (baik berupa logo,cap/kemasan) untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari seorang penjual/kelompok penjual tertentu. Tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, dan untuk membedakan usaha tersebut maupun barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.

Fungsi Merek

Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.
Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan

3.1 Undang-Undang Hak Merek

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual

lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari

alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khusus mengenai hak

merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateril dalam konsiderans UU Nomor 15

Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi:

Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi

internasional yang telah diratafikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting,

terutama dlam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya,

kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat

harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah

sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan jenis produk

itu sendiri. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasaan saja bagi pembeli, benda

materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril

yang tak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek

itu merupakan hak kekayaan immateril.

Sumber:

http://www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/merek/perbedaan-merek-dengan-patenhak-cipta

www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-411-bab1.pdf

nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30824/Hak%2BMerek.pdf

Undang-Undang Perindustrian

1.1 LATAR BELAKANG UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN
Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah tercapainya keseimbangan antara pertanian dan industri serta perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi. Disamping itu pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.
Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut, pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi pelaksanaannya harus pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya tatanan dan seluruh kegiatan industri. Dalam rangka kebutuhan inilah Undang-Undang tentang Perindustrian ini disusun.Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam hubungan ini, bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha industri yang sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5/1984
Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakikat Pembangunan Nasional adalah
Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional
adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah
tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan
industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta
merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya
sendiri;
c. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri
memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang
dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara
optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia;
d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan,
pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya
perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang
tentang Perindustrian.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3234).
Dengan persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN

Sumber:
http://geografi-geografi.blogspot.com/2010/11/pengertian-industri-menurut-uu-no.html
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt51b8219436e7c/node/327
http://kangkungrebus.blogspot.com/2012/07/undang-undang-perindustrian.htm

Konvensi-Konvensi Internasional

Konvensi Hak Cipta Universal 1955

• Hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO

• Menjembatani

dua

kelompok

masyarakat

internasional: civil law system (anggota konvensi Bern),

common law system( anggota konvensi hak cipta

regional di negara-negara Amerika Latin dan Amerika

Serikat)

• Pada 6 September 1952, untuk memenuhi kebutuhan

adanya kesepakatan, lahir UCC (Universal Copyright

Convention)→ ditandatangani di Geneva

• Ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi pada tanggal 16

September 1955

stem (anggota konvensi Bern),

Garis-garis besar ketentuan pada Konvensi Hak

Cipta Universal 1955

• Adequate and effective protection

• National treatment

• Formalities

• Duration of protection

• Translations right

• Jurisdiction of the International Court of Justice

→ penyelesaian sengketa yang tidak dapat

diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat ,

diajukan ke Mahkamah Internasional

• Bern Safeguard Clause

Berne Convention

Berne Convention

• The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,

usually known as the Berne Convention, is an international agreement

governing copyright, which was first accepted in Berne, Switzerland in

1886.

• The Berne Convention requires its signatories to recognize the copyright of

works of authors from other signatory countries (known as members of

the Berne Union) in the same way as it recognises the copyright of its own

nationals. For example, French copyright law applies to anything published

or performed in France, regardless of where it was originally created.

• In addition to establishing a system of equal treatment that

internationalised copyright amongst signatories, the agreement also

required member states to provide strong minimum standards for

• Copyright under the Berne Convention must be automatic; it is prohibited

to require formal registration (note however that when the United States

joined the Convention in 1988, they continued to make statutory damages

and attorney's fees only available for registered works)

Page 1

Hak Cipta dan Konvensi

Internasional Tentang Hak Cipta

Pengertian, fungsi dan sifat hak cipta, pemegang hak

cipta, pembatasan hak cipta, pendaftaran hak cipta,

hak moral, jangka waktu pemilikan hak cipta,

perlindungan hak cipta sebagai hak milik, tujuan

konvensi internasional tentang hak cipta, Berne

Convention, Universal Copyright Convention

Dikutip dari berbagai sumber:

Zaki-math.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt

UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta

Disusun oleh: Dr. Henny Medyawati SKom,MM

Page 2

HAK CIPTA

PENGERTIAN

• Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

•

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu

pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara

eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi,

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas

dan bersifat pribadi".

Page 3

SUBJEK HAK CIPTA

• Pencipta

seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang

dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat

pribadi

• Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang

lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang

tersebut di atas

Page 4

OBYEK HAK CIPTA

Ciptaan

yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,

seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Undang-undang yang mengatur Hak Cipta:

➢ UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

➢ UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun

1982 Nomor 15)

➢ UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun

1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)

➢ UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun

1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987

(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

Page 5

Pembatasan Hak Cipta

• UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 14,15, 16

• Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/ atau perbanyakan segala sesuatu

yang diumumkan.....

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun

sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan

surat kabar atau sumber jenis lain, dengan ketentuan

sumbernya harus disebutkan secara lengkap

Page 6

Pembatasan Hak Cipta (lanjutan)

• Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

a. Penggunaan hak cipta lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar

dari pencipta;

b. Pengambilan ciptaan pihak lain, seluruhnya maupun sebagian, guna

keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan

c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna

keperluan:

- ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu

pengetahuan; atau

- pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta

.......

g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik

program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri

Page 7

Pembatasan Hak Cipta (lanjutan)

• Pasal 16

untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan

serta kegiatan penelitian dan pengembangan,

terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan

dan sastra, Menteri setelah mendengar

pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk

melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau

perbanyakan ciptaan tersebut di wilayah negara

Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

Page 8

Hak Moral (Pasal 24,25,26)

• Pasal 24

a. Pencipta atau ahli waris berhak menuntut pemegang hak cipta

supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya

b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah

diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta

atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah

meninggal dunia

......

Pasal 25

Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak

boleh ditiadakan atau diubah

Pasal 26

Hak cipta atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama

kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari

pencipta itu

Page 9

Masa Berlaku Hak Cipta(Pasal 29-34)

• Pasal 29

hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, semua hasil karya tulis lain;

drama, drama musikal, tari, seni batik, arsitektur, tafsir,

saduran.....berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung

hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia

Pasal 30

Hak cipta atas ciptaan: program komputer; sinematografi, fotografi;

database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima

puluh) tahun

Pasal 31

Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara

berdasarkan:

pasal 10 ayat 2 berlaku tanpa batas waktu

pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 berlaku selma 50 tahun sejak ciptaan

tersebut pertama kali diketahui umum

Page 10

Pendaftaran Ciptaan (Pasal 35 s/d pasal 44)

• Pasal 35

Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan

dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan

.....

Pasal 36

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung

arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari

ciptaan yang didaftar

Pasal 37

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas

permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak

cipta atau kuasa

Kuasa → konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal

Page 11

Dewan Hak Cipta (pasal 48)

• Membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan

dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta

• Terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan

anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang

hak cipta → diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas

usul menteri

Pengelolaan Hak Cipta (pasal 52-53)

• Penyelenggaraan administrasi hak cipta dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan

dokumentasi dan informasi hak cipta yang bersifat nasional

→ mampu menyediakan informasi tentang hak cipta

seluas mungkin kepada masyarakat

Page 12